Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah fungsi dan struktur Perum Bulog, dan direncanakan tak lagi menjual pangan secara komersial, sehingga lebih fokus pada fungsi stabilisasi pangan dan mendukung pencapaian target swasembada pangan tahun 2027.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia mengatakan, Bulog akan bertransformasi menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit, sehingga perannya sebagai stabilisator pangan bisa menjadi lebih optimal seperti era Orde Baru Presiden Soeharto.
Merespons hal itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, model Bulog di era Soeharto maupun dalam format Perum seperti saat ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di era Soeharto, stabilisasi harga dan pasokan pangan terjaga dengan baik, tetapi transparansi menjadi masalah besar. Sebaliknya, Bulog dalam format Perum lebih transparan dan minim korupsi, tetapi stabilisasi harga dan pasokan sering terganggu.
“Posisi Perum atau seperti zaman pak Harto selalu ada plus dan minusnya. Karena kita sudah tahu plus-minusnya, tentunya kita mesti bisa mengendalikannya,” kata Sutarto kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/11/2024).
Ia menambahkan, posisi Bulog yang saat ini dituntut mencari keuntungan sekaligus menjaga stabilitas harga merupakan tugas yang berat dan tidak mudah. Namun, tetap masih bisa dilakukan, manakala Kementerian/Lembaga terkait betul-betul terlibat langsung dan bersinergi, sehingga Bulog tidak kebingungan.
“Kalau Bulog di bawah langsung Presiden, tentunya akan lebih mudah bergerak, dengan catatan harus tetap transparan dan jangan sampai menjadi alat politik. Bisakah ini dilakukan? Seyogyanya bisa, tapi perlu strong leader,” ujarnya.
Terkait potensi Bulog di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Sutarto menyatakan keyakinannya, Bulog bisa bergerak cepat dan tetap transparan. Namun, ia menekankan perlunya pengawasan eksternal yang ketat untuk memastikan integritas lembaga ini.
“Saya punya keyakinan bisa, namun pengawasan eksternalnya, termasuk masyarakat harus diperkuat, ketegasan pimpinan diperlukan,” kata Kepala Bulog tahun 2009-2014 ini.
Menurut Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian, rencana mengembalikan Bulog sebagai lembaga pemerintah non-komersial dinilai dapat menghilangkan tuntutan Bulog mencari keuntungan, sehingga Bulog bisa lebih fokus pada penyerapan gabah petani dan stabilisasi harga pangan. Namun, Eliza menegaskan perlunya reformasi tata kelola yang baik, dengan kombinasi kekuatan sistem operasional era Soeharto dan transparansi modern.
Sebelumnya, Pengamat Pertanian CORE Indonesia, Eliza Mardian mengatakan, rencana mengembalikan Bulog sebagai lembaga pemerintah non-komersial dinilai dapat menghilangkan tuntutan Bulog mencari keuntungan, sehingga Bulog bisa lebih fokus pada penyerapan gabah petani dan stabilisasi harga pangan. Namun, Eliza menegaskan perlunya reformasi tata kelola yang baik, dengan kombinasi kekuatan sistem operasional era Soeharto dan transparansi modern.
Dia menambahkan, kunci keberhasilan reformasi Bulog terletak pada penguatan kapasitas kelembagaannya. Bulog yang baru, yakni ketika di bawah presiden langsung itu harus mampu beroperasi dengan fleksibilitas operasional yang tinggi, didukung sistem teknologi informasi dan basis data yang kuat di setiap desa, namun tetap memiliki kemampuan intervensi yang efektif saat diperlukan.
“Transformasi ini bukan sekadar perubahan struktur, melainkan pembaruan fundamental dalam cara bulog beroperasi. Bulog harus tangkas, efisien, namun tetap mampu menjaga stabilitas harga pangan, bahkan mendukung menuju swasembada pangan. Itulah model Bulog yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan pangan saat ini,” kata Eliza..